Minggu, 21 April 2013

Mengapa Harus Kartini?


kartini-cut-nyak-dhien


Hari ini, 21 April 2013 merupakan hari yang sudah di tetapkan oleh seluruh bangsa Indonesia sejak zaman dulu hingga sekarang sebagai “hari kartini”. Bahkan sampe di buatin lagu nasional segala lho. Pasti pembaca penasaran tentang siapa sosok yang memeiliki nama lengkap Raden Adjeng Kartini. Penasaran? Yuk kita bahas.
Dulu sekitar tahun 1980-an, guru besar Universitas Indonesia, Prof Dr Harsya W Bachtiar pernah menggugat penobatan Kartini sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, Kartini bukanlah satu-satunya pejuang emansipasi wanita di Indonesia, apalagi jika penobatannya sebagai Pahlawan Emansipasi tidak terlepas buku yang berisi surat yang dikirimkannya kepada sahabat-sahabat Belandanya, Door Duisternis tot Licht yang oleh Armijn Pane diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terangdan diterbitkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1911.

Tulisan ini bukan untuk mendiskreditkan pengorbanan Kartini tapi untuk mengajak pembaca berpikir kritis dan mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.
Terkait dengan sejarah, bagaimana sejarah RA Kartini sehingga ia dinobatkan sebagai tokoh emansipasi wanita? Apa saja yang telah dilakukannya sehingga ia bisa ditokohkan sedemikian rupa? Apakah hanya Kartini satu-satunya dan tidak ada wanita lain yang menjadi penggebrak emansipasi wanita?

Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tadi bahwa popularitas yang didapat Kartini hanya karena buku yang berisi surat-surat yang ditulis untuk sahabat Belandanya yang berisikan gagasan-gagasan kritis tentang keinginannya untuk memajukan wanita-wanita Indonesia dari segi pendidikan. Hanya karena itu ia dianggap sebagai seorang yang berpikiran maju pada zamannya dan tidak ada wanita yang berpikiran sekritis dan semaju itu.
Padahal buku yang diterbitkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda itu sendiri tak lepas dari kotroversi. Ada kalangan yang meragukan kebenaran surat-surat Kartini. Ada dugaan bahwa JH Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu yang memprakarsai terbitnya buku itu dan merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit ketika pemerintahan kolonial Belanda tengah menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya.

Namun tanpa harus menggunakan kontroversi itu sebagai argumen, berdasarkan fakta sejarah ada banyak wanita yang hidup sezaman dengan Kartini yang juga berpikiran sangat maju, bahkan penulis berani mengatakan jauh lebih maju dibandingkan Kartini. Sebut saja Dewi Sartika di Bandung dan Rohana Kudus di Padang (terakhir pindah ke Medan). Dua wanita ini pikiran-pikirannya memang tidak sengaja dipublikasikan. Tapi yang mereka lakukan lebih dari yang dilakukan Kartini yang hanya mampu berwacana melalui “curhatan-curhatan” di dalam surat. Mereka telah berhasil mewujudkan ide-ide mereka dalam tindakan konkret yang manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh masyarakat daripada sekedar berwacana.

Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita, ia berhasil mendirikan sebuah sekolah yang bernama Sakola Kautamaan Istri pada tahun 1910. Rohana Kudus (1884-1972) juga telah melakukan hal yang sama. Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan untuk menghindari intimidasi dari pihak kolonial Belanda. Ia juga tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini.

Jika Kartini hanya mampu menceritakan Sartika dan Rohana dalam surat, maka mereka sudah lebih jauh melangkah dengan mewujudkan ide-ide dalam tindakan nyata. Jika Kartini dikenalkan oleh Abendanon yang berinisiatif menerbitkan surat-suratnya, Rohana telah menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri mulai dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (Padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan) (Harsja W. Bachtiar: 1990).

Bahkan jika kita mau sedikit melirik sejarah pahlawan-pahlawan wanita di Aceh saja seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati, Pocut Baren, Tgk Fakinah (selain pejuang juga seorang ulama wanita) tentu klaim mengenai keterbelakangan wanita di negeri kita ini perlu diklarifikasi kembali. Tapi kenapa nama mereka tidak disebut-sebut sebagai pejuang emansipasi wanita? Padahal yang telah mereka lakukan terlalu besar jika dibandingkan dengan yang telah dilakukan Kartini.

Di Aceh kisah wanita ikut berperang atau menjadi pemimpin pasukan perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan jauh sebelum era Cut Nyak Dien dan sebelum Belanda datang ke Indonesia, Kerajaan Aceh sudah memiliki Panglima Angkatan Laut wanita pertama, yakni Laksamana Malahayati. Bahkan Aceh juga pernah dipimpin oleh Sultanah (sultan wanita) Safiatuddin selama empat periode (1641-1699). Posisi sulthanah dan panglima jelas bukan posisi rendahan.

Jadi, ada baiknya jika bangsa Indonesia bisa lebih berpikir lebih jernih: Mengapa Kartini? Padahal ia tidak pernah sekalipun berjuang mengangkat senjata melawan penjajah dan wilayah perjuangan wacananya itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja. Mengapa bukan Rohana Kudus yang dijadikan tokoh emansipasi? Mengapa bukan Cut Nyak Dien? Mengapa Abendanon memilih Kartini? Dan mengapa kemudian bangsa Indonesia juga mau mengikuti kebijakan itu?

Cut Nyak Dien tidak pernah mau tunduk kepada Belanda. Ia tidak pernah menyerah dan berhenti menentang penjajahan Belanda, bahkan sampai ia ditangkap dan menghembuskan nafas terakhir di pengasingan. Apakah karena mereka bukan berasal dari etnis Jawa yang notabene merupakan etnis mayoritas di negeri ini? Inilah salah satu bentuk primordialisme yang telah mengakar berpuluh-puluh tahun. Disadari atau tidak bentuk primordialisme seperti inilah yang sering memicu konflik separatis di Indonesia.

Bayangkan, jika sejak dulu anak-anak kita bernyanyi: “Ibu kita Cut Nyak Dien. Putri sejati. Putri Indonesia. Harum namanya…”, mungkin tidak akan pernah muncul yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. Perlu ditegaskan, di sini kita bukan bertujuan untuk meratapi sejarah, yang telah lalu biarlah berlalu dan jangan pernah diungkit jika hanya akan memunculkan kembali luka lama. Kita hanya berusaha untuk bagaimana bisa menyongsong masa depan yang lebih baik, penuh perdamaian dan kesejahteraan, salah satunya dengan menghilangkan –atau paling tidak– meminimalisasi nilai-nilai primordial yang dapat memicu perpecahan dan konflik disintegrasi bangsa.

Penulis: Zoehelmy Husein (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

SUMBER (dengan sedikit perubahan)

2 komentar: